Selasa, 29 Maret 2016

KOREA SELATAN DAN WISATA EKSKURSI CHEONG GYE CHEON STREAM

KOREA SELATAN



Republik Korea (bahasa Korea: Daehan Minguk (Hangul: 대한민국; Hanja: 大韓民國); bahasa Inggris: Republic of Korea/ROK) atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang (disebut "Laut Timur" oleh orang-orang Korea) dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama Hanguk (한국; 韓國). oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchosŏn (남조선; 南朝鮮; "Chosŏn Selatan") di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul (서울).
Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Semenanjung Korea telah didiami sejak Masa Paleolitik Awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 SM. oleh Dan-gun. Setelah unifikasi Tiga Kerajaan Korea dibawah Silla pada 668 M, Korea menjadi satu di bawah Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon hingga akhir Kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, Wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.


Sejarah 
Korea dimulai dengan pembentukan Joseon (atau lebih sering disebut dengan Gojoseon untuk menhindari persamaan nama dengan Dinasti Joseon pada abad ke 14) pada 2333 SM oleh Dangun. Gojoseon berkembang hingga bagian utara Korea dan Manchuria. Setelah beberapa kali berperang dengan Dinasti Han Gojoseon mulai berdisintegrasi.


Peta Tiga Kerajaan Korea pada akhir abad ke-5.
Dinasti Buyeo, Okjeo, Dongye dan konfederasi Samhan menduduki Semenanjung Korea dan Manchuria Selatan. Goguryeo, Baekje, and Silla berkembang mengatur Tanjung Korea yang dikenal dengan Tiga Kerajaan Korea. Untuk pertama kalinya Semenanjung Korea berhasil disatukan oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu. Para pelarian Goguryeo yang selamat mendirikan sebuah kerajaan lain di sisi timur laut semenanjung Korea, yakni Balhae. Hubungan antara Korea dan China berjalan dengan baik pada masa Dinasti Silla. Kerajaan ini runtuh akibat adanya kerusuhan dan konflik yang terjadi di dalam negeri pada abad ke 10, Kerajaan Silla jatuh dan menyerah kepada dinasti Goryeo pada tahun 935.

Silla Bersatu akhirnya runtuh di akhir abad ke-9, yang juga mengakhiri masa kekuasaan Tiga Kerajaan. Kerajaan yang baru, Goryeo, mulai mendominasi Semenanjung Korea. Kerajaan Balhae runtuh tahun 926 karena serangan bangsa Khitan dan sebagian besar penduduk serta pemimpinnya, Dae Gwang hyun, mengungsi ke Dinasti Goryeo. Tahun 993 sampai 1019 suku Khitan dari Dinasti Liao meyerbu Goryeo, tapi berhasil dipukul mundur. Kemudian pada tahun 1238, Goryeo kembali diserbu pasukan Mongol dan setelah mengalami perang hampir 30 tahun, dua pihak akhirnya melakukan perjanjian damai.

Pada tahun 1392, Taejo dari Joseon mendirikan Dinasti Joseon setelah menumbangkan Goryeo. Raja Sejong (1418-1450) mengumumkan penciptaan abjad Hangeul. Antara 1592-1598, dalam Perang Imjin, Jepang menginvasi Semenanjung Korea, tapi dapat dipatahkan oleh prajurit pimpinan Admiral Yi Sun-shin. Lalu pada tahun 1620-an sampai 1630-an Dinasti Joseon kembali menderita serangan dari (Dinasti Qing).

Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berusaha merebut Korea yang berada dalam pengaruh Cina. Pada tahun 1895, Maharani Myeongseong dibunuh oleh mata-mata Jepang. Pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani Perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang dan pada 1910 Jepang mulai menjajah Korea. Perjuangan rakyat Korea terhadap penjajahan Jepang dimanifestasikan dalam Pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Pergerakan kemerdekaan Korea yang dilakukan Pemerintahan Provisional Republik Korea lebih banyak aktif di luar Korea seperti di Manchuria, Cina dan Siberia.

Dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945, PBB membuat rencana administrasi bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948, pemerintahan baru terbentuk: Korea demokratik (Korea Selatan) dan komunis (Korea Utara) yang dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Pada 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan yang dikenal dengan nama Perang Korea.
Kota istimewa/khusus
Pembagian administratif Korea Selatan.
  • Kota Istimewa/Khusus Seoul (Seoul Teukbyeolsi; 서울특별시; --特別市)
Kota metropolitan
  • Kota Metropolitan Busan (Busan Gwangyeoksi; 부산광역시; 釜山廣域市)
  • Kota Metropolitan Daegu (Daegu Gwangyeoksi; 대구광역시; 大邱廣域市)
  • Kota Metropolitan Incheon (Incheon Gwangyeoksi; 인천광역시; 仁川廣域市)
  • Kota Metropolitan Gwangju (Gwangju Gwangyeoksi; 광주광역시; 光州廣域市)
  • Kota Metropolitan Daejeon (Daejeon Gwangyeoksi; 대전광역시; 大田廣域市)
  • Kota Metropolitan Ulsan (Ulsan Gwangyeoksi; 울산광역시; 蔚山廣域市)
Provinsi
  • Provinsi Gyeonggi (Gyeonggi-do; 경기도; 京畿道)
  • Provinsi Gangwon (Gangwon-do; 강원도; 江原道)
  • Provinsi Chungcheong Utara (Chungcheongbuk-do; 충청북도; 忠淸北道)
  • Provinsi Chungcheong Selatan (Chungcheongnam-do; 충청남도; 忠淸南道)
  • Provinsi Jeolla Utara (Jeollabuk-do; 전라 북도; 全羅北道)
  • Provinsi Jeolla Selatan (Jeollanam-do; 전라 남도; 全羅南道)
  • Provinsi Gyeongsang Utara (Gyeongsangbuk-do; 경상 북도; 慶尙北道)
  • Provinsi Gyeongsang Selatan (Gyeongsangnam-do; 경상 남도; 慶尙南道)
  • Provinsi Jeju (Jeju-do; 제주도; 濟州道)
Seoul City




Serba-serbi
Daerah Ibu Kota Nasional Seoul adalah wilayah metropolitan Seoul terletak di barat laut Korea Selatan. Disebut sebagai Sudogwon (Pengucapan Korea: [sudok͈wʌn]) dalam bahasa Korea, wilayah ini berisi tiga distrik administratif yang berbeda; Seoul, Incheon dan Gyeonggi-do.
Daerah Ibu Kota Nasional Seoul berpopulasi sekitar 25,6 juta jiwa (per 2012) dan mendapat peringkat sebagai wilayah metropolitan terbesar kedua di dunia. Daerah ini membentuk pusat budaya, komersial, keuangan, industri, dan perumahan di Korea Selatan. Kota terbesarnya adalah Seoul, dengan penduduk sekitar 10.490.000 jiwa, diikuti oleh Incheon, dengan 2,8 juta jiwa.
Sejarah 
Daerah Ibu Kota Nasional Seoul telah menjadi rumah bagi sebuah ibukota Korea selama sekitar 2.000 tahun. Lokasi pusat dan lanskap yang relatif lembut telah memberikan peran sentral dalam urusan negara.
Daerah Ibu Kota Nasional Seoul pertama yang akan dibangun di wilayah ini adalah bahwa dari Baekje, salah satu Tiga Kerajaan Korea. Daerah Ibu Kota Nasional Seoul pertama negara dibangun pada 19 SM dan diberi nama Wiryeseong. Hal ini diyakini telah dibangun di dekat batas antara Seoul dan Kota Gwangju. Namun, Baekje tidak mampu untuk menahan wilayah ini, dan menyerahkan lembah Sungai Han ke Goguryeo pada abad ke-5. Tanah itu kemudian diambil alih oleh Silla pada abad ke-6, di mana titik itu datang untuk memainkan peran penting dalam membantu Silla untuk membangun hubungan dengan Tiongkok.

Setelah jatuhnya Silla, Taejo dari Goryeo mendirikan ibukota kerajaannya di Kaesong, sekarang hanya utara Zona Demiliterisasi. Selama Invasi Mongol ke Korea pada abad ke-12, kursi pemerintah bergeser ke Pulau Ganghwa, hanya selatan ZDK di kota metropolitan Incheon, di mana serangan angkatan laut Mongol yang ditolak selama sekitar satu dekade sebelum raja secara sukarela menyerahkan diri untuk menghentikan pembantaian Mongol yang dilakukan di semenanjung, dalam rangka untuk memikat raja keluar.

Setelah jatuhnya Goryeo di 1394, ibukota pindah ke Seoul (kemudian disebut Hanseong atau Hanyang), tinggal di wilayah yang sama. Selama pemerintahan dinasti baru, sistem luas jalan, gedung administrasi, istana kerajaan, dan port yang baru dibangun, dengan cepat menarik kekayaan dari seluruh kerajaan. Selama periode Kekaisaran Korea, transportasi umum Hanseong yang ditingkatkan dengan pemasangan trem dan troli ditarik secara manual mirip dengan taksi. Sistem kereta kuda mirip dengan yang di Eropa juga didirikan.

Setelah aneksasi Jepang-Korea pada tahun 1910, berganti nama Hanseong Keijo (Gyeongseong) dan menjabat sebagai ibukota kolonial Korea. Setelah pembebasan Korea dari Jepang pada tahun 1945, bekas ibukota kolonial berganti nama menjadi Seoul dan menjadi ibukota Korea Selatan.

Dalam Perang Korea (1950-1953), Daerah Ibu Kota Nasional menjadi fokus pertempuran sehingga merusak bahwa sebagian dari Seoul dan daerah sekitarnya diberantas. Seoul secara khusus memukul keras, karena bertukar tangan empat kali selama perang.

Selama paruh kedua abad ke-20, Daerah Ibu Kota Nasional mulai cepat berkembang sebagai kekayaan ekonomi Korea Selatan mengalami ekspansi. Populasi diperluas empat kali lipat sejak Perang Korea. Pada tahun 2001, Bandar Udara Internasional Incheon yang baru mengambil alih semua penerbangan internasional ke Seoul.

Daerah Ibu Kota Nasional Seoul dibagi di antara kota khusus Seoul, kota metropolitan Incheon, dan provinsi Gyeonggi-do. Seoul memiliki 25 gu (bangsal pemerintah daerah), Incheon memiliki 8 gu dan 2 daerah, dan Gyeonggi-do memiliki 27 kota dan 4 daerah sebagai subdivisi.

Seoul 
 
Terdapat 25 distrik di Seoul.
  • Distrik Dobong (도봉구; 道峰區)
  • Distrik Dongdaemun (동대문구; 東大門區)
  • Distrik Dongjak (동작구; 銅雀區)
  • Distrik Eunpyeong (은평구; 恩平區)
  • Distrik Gangbuk (강북구; 江北區)
  • Distrik Gangdong (강동구; 江東區)
  • Distrik Gangnam (강남구; 江南區)
  • Distrik Gangseo (강서구; 江西區)
  • Distrik Geumcheon (금천구; 衿川區)
  • Distrik Guro (구로구; 九老區)
  • Distrik Gwanak (관악구; 冠岳區)
  • Distrik Gwangjin (광진구; 廣津區)
  • Distrik Jongno (종로구; 鍾路區)
  • Distrik Jung (중구; 中區)
  • Distrik Jungnang (중랑구; 中浪區)
  • Distrik Mapo (마포구; 麻浦區)
  • Distrik Nowon (노원구; 蘆原區)
  • Distrik Seocho (서초구; 瑞草區)
  • Distrik Seodaemun (서대문구; 西大門區)
  • Distrik Seongbuk (성북구; 城北區)
  • Distrik Seongdong (성동구; 城東區)
  • Distrik Songpa (송파구; 松坡區)
  • Distrik Yangcheon (양천구; 陽川區)
  • Distrik Yeongdeungpo (영등포구; 永登浦區)
  • Distrik Yongsan (용산구; 龍山區)
 Incheon

Terdapat 8 distrik dan 2 daerah di Incheon.
  • Distrik Bupyeong (부평구; 富平區)
  • Distrik Dong (동구; 東區)
  • Distrik Gyeyang (계양구; 桂陽區)
  • Distrik Jung (중구; 中區)
  • Distrik Nam (남구; 南區)
  • Distrik Namdong (남동구; 南洞區)
  • Distrik Seo (서구; 西區)
  • Distrik Yeonsu (연수구; 延壽區)
  • Daerah Ganghwa (강화군; 江華郡)
  • Daerah Ongjin (옹진군; 甕津郡)
Gyeonggi-do 
Daftar kota dan daerah di Gyeonggi} Terdapat 27 kota dan 4 daerah di Gyeonggi-do. Berikut adalah tujuh kota terbesar berisi beberapa distrik administratif, diurutkan berdasarkan ukuran populasi mereka :

Cheong Gye Cheon Stream
Aliran Cheonggyecheon  berawal dari wilayah lereng gunung Inwangsan dan Bugaksan bagian selatan dan dari bagian utara  Gunung Namsan menuju ke arah timur sepanjang 8,14 km melintasi Seoul dan bermuara di Sungai Hangang. Di masa lalu, Cheonggyecheon mempunyai arti penting bagi Seoul dalam aspek geografi, politik, sosial dan budaya. Pada masa dinasti Joseon, wilayah sebelah utara stream ini merupakan wilayah tempat tinggal bagi kaum bangsawan dan kantor pemerintahan dan wilayah sebelah selatan diperuntukkan bagi rakyat biasa dan para cendekiawan dengan status ekonomi kelas bawah. Kawasan di pinggiran Cheonggyecheon dijadikan tempat tinggal bagi rakyat biasa. Mereka membangun tempat tinggal di pinggiran sepanjang Cheonggyecheon hingga kelamaan menjadi permukiman dengan kepadatan tinggi. Aktifitas mandi, mencuci dan membuang sampah di Cheonggyecheon stream merupakan bagian dari kehidupan penduduk yang tinggal di sepanjang aliran ini. Selain itu terdapat beberapa jembatan yang dibangun melintasi Cheonggyecheon dan para pedagang biasanya beraktifitas di seputar jembatan-jembatan tersebut

Di masa itu, fungsi utama Cheonggyecheon  sebagai tempat pembuangan sampah dan kotoran yang akan dibawa mengalir menuju sungai Hangang. Permukiman yang padat dan kumuh ditambah Cheonggyecheon yang kotor, memerlukan penanganan terhadap kemungkinan adanya banjir. Hal biasa yang dilakukan adalah melakukan pengerukan sedimen di dasar Cheonggyecheon  dan ini dilakukan dalam masa cukup lama walau disadari bahwa penanganan seperti ini tidaklah cukup untuk menangani permasalahan yang ada. Sepanjang itu pula Cheonggyecheon tampil sebagai bagian kota yang kotor, kumuh dengan kualitas lingkungan yang sangat buruk. 

Hingga pada tahun 1978, pemerintah setempat membuat kebijakan yang dipandang sebagai solusi terbaik untuk permasalahan. Cheonggyecheon adalah "filling" yaitu membangun jembatn layang untuk permasalahan (Cheonggye Overpass) diatas Cheonggyecheon sehingga tidak tampak dari pandangan. selain itu kebijakan ini dipandang tepat untuk mengatasi penigkatan arus lalu lintas dan juga sebagai simbol modernisasi Korea. Selama 25 tahun sungai ini seolah menghilang dari bagian kehidupan kota Seoul, tertutup oleh dua lapisan jalan kokoh yang dibangun diatasnya, namun kenyataan air masih mengalir sepanjang jalur ini menuju Sungai Hangang walau tak terlihat.

Akhirnya muncul kesadaran pentingnya mengembalikan Cheonggyecheon sebagai bagian dari sejarah, kehidupan dan budaya Seoul. Tahun 2003, pemerintah setempat memulai Cheonggyecheon Restoration Project, suatu proyek yang bertujuan mengembalikan Cheonggyecheon sebagai bagian dari sejarah kehidupan dan budaya Seoul. Proyek ini juga bertujuan untuk mewujudkan Seoul sebagai kota ramah lingkungan dengan menselaraskan alam dan manusia, menciptakan keseimbangan pembangunan di wilayah utara dan selatan Hangang River dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas budaya dan ekonomi kehidupan masyarakat Seoul. Cheonggye overpass yang menutupi Cheonggyecheon stream dirubuhkan dan sepanjang aliran dibersihkan ditata dengan design yang menarik. Penyelesaian proyek ini memerlukan waktu dua tahun tiga bulan dimulai bulan Juli 2003 sampai bulan Oktober 2005.


Sebelumnya Sungai Chenggyecheon hanya sebuah sungai biasa yang diabaikan, tapi setelah tahun 2005, sungai ini mengalami perombakan dan seketika menjadi salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi di Korea. Berlokasi di Taepyeong-ro 1-ga, Jung-gu, Seoul, sungai ini membentang dan dilewati oleh lebih dari dua puluh jembatan cantik. Dua yang paling terkenal di antaranya adalah Narae Bridge, merepresentasikan kupu-kupu terbang. Sedangkan Gwanggyo Bridge melambangkan keharmonisan antara masa lalu dan masa depan. The Rhythmic Wall Stream adalah dinding yang dilapisi dengan marmer halus dan patung yang menghiasi jembatan ini.

Sepanjang Cheonggyecheon stream terdapat 14 titik yang menarik : 
  • Cheonggye Plaza sebagai starting point Cheonggyecheon stream. 
  • Gwangtonggyo Bridge
  • Banchado-Painting of King Jeongjo’s Royal Procession
  • Supyogyo Site
  • Ongnyucheon Pond
  • Fashion Plaza
  • Ogansumun Site (Floodgate)
  • Cheonggyecheon Historical Laundry Site
  • Rhythm Wall Fountain
  • Wall of Hope
  • Tunnel Fountain
  • Jonchigyogak (remaining of the old Cheonggye overpass)
  • Cheonggyecheon Museum 
  • Willow Swamp. 
Bila ingin mengunjungi  Cheonggyecheon stream dengan menyusurinya butuh waktu cukup panjang bahkan bisa seharian karena siang.


Daftar Pustaka 

Jumat, 06 November 2015

Permasalahan Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (PERDA) RTRW Kota Depok


Oleh :


Rexy Kurnia

3TB06



Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Jurusan Teknik Arsitektur

Universitas Gunadarma

2015






KATA PENGANTAR


Puji dan syukur selamanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taofik dan hidayah-Nya kita masih dapat beraktivitas seperti biasa.

Alhamdulilah saya dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah softskill, Hukum dan Pranata Pembangunan.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada sema pihak yang telah membantu pembuatan penulisan ilmiah ini sehingga saya dapat menyelesaikan tepat waktunya.

Saya menyadari bahwa penulisan ilmiah ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penyusun penulisan ilmiah ini.

Akhirnya semoga penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuna untuk kita semua. Aamiin



            Depok, 14 Oktober 2015







BAB I

PENDAHULUAN


I.I Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau bupati / walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, yang berlaku di kabupaten / kota tersebut. Perda Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota. Perda Kabupaten / kota tidak subordinat terhadap Perd Provinsi.

Kota Depok adalah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota depok memiliki berbagai kecamatan yang tersebar, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari. Saya  menemukan satu perda yang dibuat sebaik mungkin tetapi terdapat masalah dalam pelaksanaanya, salah satunya adalah masalah yang ada di Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih terkait perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masalah tersebut saya kutip dari berita yang tersebar di internet dan oleh sebab itu saya akan membahas masalah tersebut dalam penulisan ilmiah ini.


I.II Perumusan Masalah

            I.II.I      Masalah apa yang terjadi di Kelurahan Pasir Putih, Depok?

            I.II.II     Peraturan daerah apa yang membuat demo warga terhadap pemerintah?

            I.II.III    Apa penengah dari masalah tersebut?






BAB II

PEMBAHASAN


Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka status Kota Depok berubah menjadi Kota hingga ditetapkannya Hari Jadi Kota Depok pada tanggal 27 April 1999.

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan perlu disusun suatu Rencana Tata Ruang Kota yang strategis, guna mewujudkan perencanaan Kota yang terpadu dan terarah. Karena itu perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kota Depok.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok atau sering disebut sebagai RTRW Kota Depok 2000-2010 disusun berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta mengandung nilai-nilai keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok meliputi :

-          Kebijakan, pendekatan, dan strategi pengembangan tata ruang untuk tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas.

-          Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-          Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok.

-          Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok


Berikut adalah berita yang saya kutip dari internet mengenai tidak konsistennya pemerintaha terhadap pelaksaanan Peraturan Daerah (PERDA) khusunya menyangkut RTRW Kota Depok:


“Balaikota Depok didemo ratusan massa yang menolak perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok. Penolakan ratusan massa ini berasal dari warga Kelurahan Pasir Putih karena merasa paling merasakan dampak dari keberadaan TPA itu. Aksi demo ratusan massa itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Depok yang akan memperluas lahan TPA Cipayung seluas 6 hektar hingga ke Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Perluasan ini dilakukan karena TPA Cipayung diperkirakan tidak bisa menampung sampah lagi pada 2014 mendatang.

Rencana Pemerintah Kota Depok yang ingin memperluas lahan TPA Cipayung ke Wilayah Kelurahan Pasir Putih mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. Dalam Perda tersebut di pasal 64 ayat (1) huruf (o) dan huruf (p) menyatakan tentang penataan dan pengembangan TPA Cipayung, TPA Pasir Putih dan UPS di seluruh Wilayah Kota. Serta Pembangunan Buffer Zone atau kawasan penyanggah di TPA Cipayung dan TPA Pasir Putih.

Melalui dasar hukum ini maka Pemerintah Kota Depok tetap ingin melanjutkan rencana perluasan lahan pengembangan TPA Cipayung ke TPA Pasir Putih, Apalagi pejabat terkait sudah mengatakan bahwa rencana pembangunan ini sudah disosialisasikan sebelumnya pada masyarakat.

Pertanyaannya, sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ? Apakah sosialisasinya dalam bentuk pemberitahuan setelah Perda RTRW Kota Depok disahkan atau sosialisasinya dilakukan sebelum Perda RTRW Kota Depok ini disahkan oleh DPRD Kota Depok. Terkait sosialisasi, faktanya dalam aksi demo di Balai Kota Depok, masyarakat justru menanyakan dimana sosialisasinya dan kapan dilakukan. fakta ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dimaksud itu ternyata tidak ada sama sekali.

Bagi masyarakat Kelurahan Pasir Putih yang keberatan terhadap pembangunan TPA Pasir Putih, masih ada upaya hukum yang harus dilakukan yakni dengan melakukan Judicial Review ke Mahkmah Agung (MA) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. Walaupun sebenarnya ada dua lembaga yang berwenang mereview. Pertama, berdasarkan Pasal 145 UU No 32 Tahun 2004 berikut perubahannya, ada kewajiban mengirimkan semua Perda yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam dua bulan, Kementerian Dalam Negeri sudah bisa mereview. Kalau misalnya Perda tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Perda tersebut bisa dibatalkan. Kemudian yang kedua oleh Mahkamah Agung (MA), melalui mekanisme Judicial Review.

Menurut catatan penulis, Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 memang banyak kekurangannya, Perencanaannya tidak berdasarkan kajian yang jelas dan terukur. Bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik bila RTRW-nya tidak baik, Apalagi RTRW itu adalah sokoguru pembangunan. Karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari akibat perencanaan RTRW yang amburadul, baiknya Perda tersebut dibatalkan karena dalam mekanisme penyusunannya belum memenuhi unsur kelayakan hingga cenderung berpotensi cacat hukum.

Terkait dengan perencanaan yang tidak baik, misalkan sekedar contoh, dalam perda RTRW Kota Depok 2012-2032, Kecamatan Sukmajaya tidak termasuk dalam kawasan rawan banjir, dalam Perda RTRW tersebut di pasal 43, paragraf 6 tentang Kawasan rawan Banjir, pada ayat (2) menyatakan bahwa Kawasan Rawan banjir meliputi, Kelurahan depok, Kelurahan mampang, Kelurahan cimanggis, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung

Sedangkan berdasarkan catatan penulis, bahwa di Kecamatan Sukmajaya terdapat 61 titik Kawasan Rawan Banjir yang tersebar di enam Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sukmajaya. Ke-61 titik rawan banjir tersebut terbagi dalam dua kategori kawasan, pertama adalah Kawasan Sangat Rawan Banjir (KSRB) dan kedua adalah Kawasan Rawan Banjir (KRB).

Berikut ini adalah 61 titik rawan banjir yang tersebar di enam Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok : Kelurahan Sukmajaya ada 15 titik rawan banjir, Kelurahan Mekarjaya ada 7 titik rawan banjir, Kelurahan Baktijaya ada 10 titik rawan banjir, Kelurahan Abadijaya ada 8 titik rawan banjir, Kelurahan Tirtajaya ada 16 titik rawan banjir dan Kelurahan Cisalak ada 5 titik rawan banjir.

Titik rawan banjir tersebut umumnya terjadi karena sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal dan tersumbatnya saluran-saluran air akibat membuang sampah sembarangan. Dan faktor lainnya adalah terkait dengan struktur tanah pada pemukiman dataran rendah”


Hal-hal yang bisa menjadi penengah dalam masalah tersebut

Merencanakan Peraturan Daerah tentunya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam setiap pembuatan Peraturan Daerah selalu tercantum muatan di Konsideran mengingat yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam Konsideran mengingat pada Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 tercantum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Dalam Konsideran itu menyatakan dengan jelas bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal (2) menyatakan bahwamasyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam Pasal 5 huruf (a,b,c) menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam pasal (7) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. dan ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Sangat jelas dinyatakan bahwa dalam proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Apabila Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 dalam perencanaannya tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar hukum atau boleh dikatakan Perda tersebut cacat hukum alias tidak sah.






BAB III

PENUTUP


III.I       Kesimpulan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota yang disahkan oleh DPRD Kota Depok melalui Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yang berdampak adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih.

Pada dasarnya setiap yang dilakukan pemerintah terhadap PERDA, haruslah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, karna bagaimanapun Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana kekuasaan berada ditangan rakyat.

Hal itu juga disampaikan dalam Konsideran yang menyatakan dengan jelas bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal (2) menyatakan bahwamasyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.




DAFTAR PUSTAKA


https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/RTRW_Kota_Depok

http://agussutondomediacenter.blogspot.co.id/2013/09/rencana-tata-ruang-wilayah-kota-depok.html

Kamis, 05 November 2015

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW PROPINSI

PROSES DAN MEKANISME
PENYUSUNAN RTRW PROPINSI



3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi meliputi tahapan-tahapan berikut:
- Persiapan penyusunan;
- Peninjauan kembali RTRW Propinsi sebelumnya;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Analisis;
- Konsepsi atau perumusan konsep rencana;
- Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah.

3.1.1 Persiapan Penyusunan

Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Propinsi, yaitu :
1. Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;
3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultansi;

Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-1
5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukan;
7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Propinsi.

3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Sebelumnya

Apabila propinsi sudah mempunyai RTRW Propinsi dan diperlukan suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut:
1. Kelengkapan data;
2. Metodologi yang digunakan;
3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;
4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;
5. Tinjauan pengendalian;
6. Kelembagaan;
7. Aspek legalitas;
8. Proses penyusunan rencana.

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, dan simpangan rencana sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi dan digunakan sebagai masukan Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-2
bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana.

3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (time series). Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup:
a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;
b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi;
c. Data dan peta sumberdaya manusia;
d. Data dan peta sumberdaya buatan;
e. Data dan peta sumberdaya alam;
f. Data dan peta penggunaan lahan;
g. Data kelembagaan.
3.1.4 Analisis

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi:
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-3
a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan propinsi;
b. Analisis regional;
c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
d. Analisis sumberdaya manusia;
e. Analisis sumberdaya buatan;
f. Analisis sumberdaya alam;
g. Analisis sistem permukiman;
h. Analisis penggunaan lahan;
i. Analisis kelembagaan.

3.1.5 Perumusan Konsep RTRW Propinsi

Perumusan konsep RTRW Propinsi diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan representasi masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana.

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang propinsi. Rumusan konsep RTRW Propinsi yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 mencakup:
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-4
1. Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya;
5. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;
6. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang Meliputi Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
7. Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan;
8. Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya.

3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Propinsi dapat berbeda antara satu propinsi dengan propinsi lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-5
propinsi serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan lembaga non-formal.

3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur yang biasanya berada di lingkungan Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang.

3.2.2 Lembaga Fungsional

Dalam penyusunan RTRW Propinsi, diperlukan suatu tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun RTRW Propinsi dan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah yang terdiri Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPMD, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya.

3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan

Selain lembaga-lembaga di atas, penyusunan RTRW Propinsi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan yang umumnya berupa Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-6
representasi dari unsur-unsur masyarakat dan berfungsi sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat. Contoh dari lembaga-lembaga non-formal adalah LSM, Forum Pemerhati Penataan Ruang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN

Dalam proses penyusunan RTRW Propinsi, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi harus selalu mengundang representasi masyarakat (misal: anggota DPRD, LSM, Forum Kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Propinsi.
Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Propinsi dapat berupa:
a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan;
b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi;
d. Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan strategi penataan ruang;
e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Propinsi;
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-7
f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
g. Bantuan tenaga ahli.

3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan

Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Propinsi melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana

Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana (melalui DPRD Propinsi). Peran serta tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-8

pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah Propinsi. Instansi yang berwenang selanjutnya menyempurnakan Rancangan RTRW Propinsi dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

3.4 PROSES LEGALISASI RTRW PROPINSI

Penetapan RTRW Propinsi menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Propinsi. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Propinsi dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Propinsi untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Propinsi.

3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW PROPINSI

Pelaporan penyusunan RTRW Propinsi secara bertahap terdiri dari:
a. Laporan Pendahuluan (Inception Report);
b. Fakta dan Analisis;
c. Konsep Rencana;
d. Rencana;
e. Album Peta.
Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi III-9

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Menimbang :

a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang;
b. bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian kawasan stategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);
c. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana kota-kota besar lain di dunia menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (Global Warming) dan perubahan iklim (Climate Change) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (Climate Action), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang;
d. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam daerah delta (Delta City) sehingga pengarusutamakan tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang;
e. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2030;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Selengkapnya download disini

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More