Permasalahan Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (PERDA) RTRW Kota Depok

Oleh : Rexy Kurnia 3TB06 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gunadarma 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukur selamanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taofik dan hidayah-Nya kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Alhamdulilah saya dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah softskill, Hukum dan Pranata Pembangunan. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada sema pihak yang telah membantu pembuatan penulisan ilmiah ini sehingga saya dapat menyelesaikan tepat waktunya. Saya menyadari bahwa penulisan...

Read more »

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW PROPINSI

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW PROPINSI 3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi meliputi tahapan-tahapan berikut: - Persiapan penyusunan; - Peninjauan kembali RTRW Propinsi sebelumnya; - Pengumpulan data dan informasi; - Analisis; - Konsepsi atau perumusan konsep rencana; - Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah. 3.1.1 Persiapan Penyusunan Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Propinsi, yaitu : 1. Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan; 2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi; 3. Menyiapkan kelengkapan administrasi; 4....

Read more »

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ... TAHUN … TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang; b. bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian kawasan stategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan...

Read more »

Rencana Strategis DKI Jakarta 2013-2017

KATA PENGANTAR Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu dinas unsur pelayanan masyarakat...

Read more »